komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, mengenai persentasi suap selama pengurusan izin lokasi pembangunan website pemakaman bukan umum (tpbu).
saya dipanggil dijadikan saksi jumlah tertangkap tangannya ketua dprd, tutur rachmat ketika datang ke gedung kpk jakarta pada selasa sekitar pukul 10.30 wib.
saya sudah berkomunikasi pilihan dengan sms, namun tak mengenai lahan, jawab rachmat saat ditanya soal hubungannya dengan ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, yang adalah tersangka selama jumlah tersebut.
rachmat yasin merupakan pihak yang menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare selama desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
pada pemeriksaan dalam kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, mengatakan proses pengajuan izin tpbu sudah beres.
proses pengajuan sudah beres, yang mengajukan pt garindo perkasa, sudah ada sk bupati, sudah banyak kajian lapangan juga teknis namun ketika sk bupati keluar akan tetapi banyak tangkap tangan dan menyerahkan uang, ujarnya.
tapi izin tujuan tidak menunjukkan kepemilikan, maka hanya wilayah saja yang kami tunjukan sehingga tak menyangkut kepemilikan, ujarnya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu tersebut dari 2012. karyawan mengaku belum pernah berhadapan serta berkomunikasi dengan perkasa sentot susilo.
kpk menjerat perkasa sentot susilo dalam 16 april 2013, saat menyerahkan biaya rp800 juta pada pegawai dinas studi kabupaten bogor, usep jumeino, dalam rest area sentul.
dalam kasus ini, kpk telah menetapkan lima tersangka yaitu iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer dalam pemkab bogor, listo wely sabu, juga direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.